Jumat, 10 September 2010
... Mekaraki Pato Mapia Tumondo, Boleng Balang Sengkahindo ...
Klaster Tatoareng
Klaster Sangihe
Klaster Perbatasan
 

Daerah perbatasan adalah berupa daerah terluar dan termasuk dalam wilayah NKRI yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan daerah yang dimaksud adalah pulau Marore dan pulau-pulau di sekitarnya. Pulau-pulau yang masuk dalam wilayah perbatasan ini oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan dalam satu klaster yaitu klaster pulau-pulau perbatasan, dari enam klaster yang ada.
Pada klaster pulau - pulau perbatasan, Pulau Marore merupakan pulau yang terletak paling depan dan terdekat dengan perbatasan antar Negara Filipina dan Indonesia, dengan kondisi tersebut menjadikan pulau Marore sebagai pintu gerbang perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Marore terletak paling utara dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan posisi geografi 4° 44' 14" LU – 125° 28' 42" BT yang memiliki luas + 3,12 km2 dan dibatasi oleh wilayah laut yang tidak dapat dilayari secara bebas karena jaraknya yang jauh baik dari pusat kecamatan (ibukota kecamatan) bahkan dengan ibukota kabupaten dan keadaan cuaca yang sering tidak
bersahabat sehingga menjadi hambatan bagi transportasi laut yang menjadi andalan keterhubungan pulau ini. Kondisi ini pun berlaku pada pulau-pulau yang termasuk dalam klaster pulau-pulau perbatasan. Situasi yang tidak menguntungkan, menyebabkan penduduk terisolir dari wilayah dan kegiatan lain di Republik Indonesia dan sangat renta terhadap pengaruh-pengaruh asing.

Pulau Marore terdiri dari satu kampung / desa yaitu desa Marore dan terdiri dari 3 dusun dan satu anak desa yaitu pulau Memanuk sebuah pulau yang tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat persinggahan sementara para nelayan pada musim mencari ikan. Desa Marore memiliki jumlah penduduk mencapai 845 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 219 KK. Penduduk laki-laki berjumlah 438 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 404 jiwa. Mayoritas penduduk di pulau Marore adalah pemeluk agama Kristen Protestan, sedangkan pemeluk agama lainnya adalah penduduk pendatang yang umumnya adalah petugas-petugas yang berdinas di pulau Marore. Penduduk di pulau Marore yang bermata pencaharian sebagai petani/nelayan berkisar 30%, pegawai negeri sipil 10%, pengusaha 4% dan mata pencaharian lain-lain 6%. Tingkat pendidikan penduduk di pulau Marore sebagian besar lulusan SLTP dan hanya sebagian kecil lulusan SLTA dan Sarjana.

Fasilitas umum dan sosial yang terdapat di pulau Marore terdiri dari fasilitas pendidikan berupa satu buah TK, satu buah SD Negeri Marore dan satu buah SLTP Negeri Tabukan Utara. Fasilitas Kesehatan adalah berupa Puskesmas pembantu dengan satu orang tenaga medis. Keberadaan fasilitas kesehatan ini sangat minim karena persediaan obat-obatan sangat kurang, sehingga untuk kasus penyakit tertentu/berat pengobatannya harus dirujuk ke RSU di Kota Tahuna. Di Marore terdapat satu buah fasilitas peribadatan gereja. Sehubungan dengan ketersediaan fasilitas perdagangan, di pulau Marore terdapat empat buah kios penjualan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang dikelola oleh KUD dan perorangan.

Mobilitas penduduk yang ada di pulau Marore saat ini sangat bergantung pada pelayaran kapal perintis yang menyinggahi pulau Marore setiap minggu sekali. Kapal-kapal perintis yang melayari route pulau Marore adalah KM Daraki Nusa, KM Surya dan KM Daya Sakti. Sedangkan alternatif lain bagi penduduk untuk melakukan mobilitas adalah dengan menggunakan perahu nelayan jenis pumpboat yang tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca.

Sebagai Border Crossing Area pada pulau Marore terdapat seorang Camat Border Crossing Area (BCA) yang menangani para pelintas batas dari Indonesia ke Filipina dan sebaliknya. Selain camat beberapa petugas dari berbagai instansi seperti TNI AL, POLRI, petugas imigrasi, petugas bea cukai, petugas kesehatan dan perwakilan dari Filipina bertugas di Marore.

Tugas dan fungsi instansi yang disebutkan diatas adalah untuk mengawasi lalu lintas manusia dan barang yang keluar dari dan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Selain itu pemerintah juga membentuk satuan Hansip dan Wanra yang direkrut dari masyarakat setempat untuk memperkuat pelaksanaan fungsi Hankam di Pulau Marore.